Bandung, baranewsjabar.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen membangun sistem digital yang aman dan andal demi melindungi data pribadi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam talkshow bertema “Jaga Data, Jaga Kota! Membangun Bandung yang Aman secara Digital” yang juga menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana.
Erwin mengungkapkan, keamanan data kini menjadi isu krusial seiring semakin meluasnya transformasi digital di berbagai lini pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat ini hampir semua pelayanan publik di Kota Bandung sudah berbasis digital. Masyarakat mengakses layanan sosial, membayar pajak, hingga mengurus administrasi secara online. Artinya, data pribadi mereka tersimpan secara digital, dan pemerintah punya tanggung jawab besar untuk menjaganya,” ujar Erwin, Jumat, 1 Agustus 2025.
Menurutnya, jika terjadi kebocoran data, bukan hanya kerugian individu yang timbul, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, Pemkot Bandung menaruh perhatian serius terhadap keamanan sistem digital yang digunakan.
“Kami membangun sistem yang tak hanya efisien, tapi juga aman. Pemerintah harus hadir dan melindungi masyarakat, termasuk di ruang digital,” tambahnya.
Lebih lanjut, Erwin memaparkan, Pemkot Bandung tidak hanya fokus pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada edukasi dan literasi digital untuk membangun budaya sadar keamanan informasi di tengah masyarakat.
“Kami aktif menyelenggarakan seminar, sosialisasi, hingga kampanye di media sosial tentang pentingnya menjaga data pribadi. Di sekolah-sekolah juga kita dorong edukasi tentang penggunaan internet secara sehat dan aman,” jelasnya.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah dan pegawai pemerintah pun harus menjadi teladan dalam hal ini.
“Pegawai Pemkot harus tahu bagaimana membuat password yang aman, tidak sembarang mengklik tautan, dan memahami ancaman digital. Edukasi ini harus menjadi budaya kerja,” ucap Erwin.
Dalam rangka memperkuat komitmen tersebut, Pemkot Bandung saat ini telah berhasil mendorong 21 perangkat daerah untuk mengantongi Sertifikasi ISO 27001, standar internasional dalam manajemen keamanan informasi.
“Ini adalah bukti nyata bahwa kami serius menjaga keamanan data warga. Standar ini membantu setiap perangkat daerah memahami cara melindungi informasi penting agar tidak bocor atau disalahgunakan,” tutur Erwin.
Meski begitu, Erwin mengakui, membangun keamanan digital tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan utama datang dari rendahnya kesadaran akan pentingnya keamanan informasi.
“Masih banyak yang menganggap ini hanya urusan tim IT. Padahal, insiden justru sering kali muncul dari kesalahan pengguna biasa, seperti klik tautan mencurigakan atau memakai password lemah,” jelasnya.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri.
Oleh karena itu, Erwin menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga nasional seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan komunitas teknologi.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana memaparkan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga keamanan sistem digital.
Salah satu langkah konkret adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk dokumen-dokumen penting seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat perizinan. Dengan TTE, keaslian dokumen dapat terjamin sekaligus mencegah pemalsuan.
“Tanda tangan elektronik tidak hanya memudahkan layanan, tapi juga melindungi dokumen agar tidak dimanipulasi,” kata Yayan.
Selain itu, Diskominfo secara berkala melakukan IT Security Assessment (ITSA) semacam cek kesehatan untuk aplikasi sebelum diluncurkan.
“ITSA ini penting untuk mendeteksi celah keamanan sejak awal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan begitu, aplikasi layanan publik bisa dipakai dengan aman oleh masyarakat,” ujarnya.
Yayan juga menyoroti pentingnya audit berkala terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kompleksitas serangan siber yang terus meningkat.
“Audit SPBE dilakukan agar sistem digital pemerintah selalu mutakhir dan aman digunakan. Kami rawat sistem ini secara rutin, seperti servis kendaraan,” terangnya.
Sebagai garda terdepan, Kota Bandung juga telah membentuk BandungKota-CSIRT (Computer Security Incident Response Team), sebuah tim tanggap cepat yang siap menangani insiden siber secara terkoordinasi.
“CSIRT ini bisa dibilang pasukan khusus untuk ruang digital. Mereka memantau sistem, menyiapkan langkah mitigasi, dan bekerja sama dengan lembaga nasional jika diperlukan,” jelas Yayan.
