Ketua Harian Apkasi Dadang Supriatna: Ekonomi daerah amanat Reformasi

REDAKSI JABAR

- Redaksi

Selasa, 3 Juni 2025 - 09:55 WIB

5082 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BARA News nasional jabar,Selasa 03/06/2025

 

Bupati Bandung Dadang Supriatna terpilih sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pada Musyawarah Nasional Apkasi VI di Kabupaten Minahasa Utara, Jumat (30/5/2025) lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara Ketua Umum disepakati oleh Bupati Lahat Bursah Zarnubi, serta Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.

Sebagai Ketua Harian Apkasi, Dadang Supriatna menyatakan Apkasi akan selalu berkomitmen dan mendorong otonomi daerah benar-benar terlaksana di negara ini.

Di sisi lain, kata Bupati Bandung, saat ini hampir 80% kewenangan daerah sudah diambil alih oleh pusat. Hal inilah yang menjadi PR Apkasi ke depan bahwa otonomi daerah merupakan hal yang mutlak sesuai amanat reformasi.

“Jangan sampai ada sentralisasi lagi, tapi otonomi daerah ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. Ini adalah amanat reformasi dan menjadi hak yang harus kita laksanakan dan dimanfaatkan untuk membangun daerah itu sendiri,” tandas Dadang Supriatna seusai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapang Upakarti Soreang, Senin 2 Juni 2025.

Tentunya, lanjut Dadang, pembangunan setiap daerah tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya tergantung potensi daerah masing-masing. Bahkan ada suatu daerah yang setiap tahun APBD-nya surplus dengan potensi pertambangan minyak dan gas.

“Nah, seperti Kabupaten Bandung ini penghasil energi panas bumi terbesar di Jawa Barat bahkan Indonesia. Maka kita akan usulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan Participating Interest,” kata bupati.

Sebagai Ketua Harian Apkasi, ia akan mendorong usulan ini melalui organisasi pemerintah kabupaten tersebut. Termasuk soal tunjangan kinerja bagi kepala daerah karena tanggungjawabnya yang sangat besar dibandingkan gaji yang dinilai masih kurang seimbang antara hak dan kewajibannya.

“Jangan sampai gaji maupun tunjangan ASN itu terus naik tapi kepala daerah sallary dan tunjangannya tidak mengalami perubahan. Ini yang akan kami perjuangkan juga di Apkasi,” pungkas Kang DS.(*)

 

Red

Berita Terkait

Demi Kepastian Hukum dan Administrasi Keluarga, Program Isbat Nikah di Sukamaju Akan Terus Berjalan
SWI Kritik Monopoli Organisasi Pers: Kebijakan Harus Berdasar UU Pers dan HAM
Kontrak Rp14,4 Miliar Disoal: Pekerjaan Jalan Banjaran–Pangalengan Sarat Kejanggalan
Pembangunan SD Negeri Lawe Bekung Akrobat Tanpa Pelindung, Pelanggaran K3 Menggila
Perkuat Integritas, PT Pos Properti Indonesia Raih Sertifikasi ISO 37001
Dari COD hingga Toko Sembako, Modus Peredaran Tramadol-Eximer di Sukatani Terungkap
Edi Hunter Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Semua Sudah Sesuai Regulasi
Team Hukum Merah Putih Beserta AWIBB Dan FABEM Bentuk Team Advokasi Peserta Demo

Berita Terkait

Minggu, 21 September 2025 - 00:15 WIB

Gempa Magnitudo 4,0 Guncang Wilayah Timur Laut Sukabumi, Terasa Hingga Bogor dan sekitarnya

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 17:00 WIB

BRI Luncurkan Program Beasiswa dan Renovasi Sekolah di Sukabumi, Dukung Kemajuan Pendidikan Nasional

Selasa, 19 Agustus 2025 - 04:37 WIB

Marching Band SDN 4 Pasir Ipis Meriahkan HUT RI ke-80 dengan Atraksi Drum Band yang Kompak dan Gemilang

Senin, 18 Agustus 2025 - 04:09 WIB

HUT RI ke-80 Menjadi Ajang Perlombaan Keberhasilan Kepala Desa

Minggu, 17 Agustus 2025 - 00:50 WIB

Kades Rosid: Mengisi Kemerdekaan dengan Merayakan Rasa Syukur

Jumat, 30 Mei 2025 - 11:28 WIB

Sapu Bersih Narkoba di Sukabumi: 16 Kasus Terungkap, 19 Tersangka Diciduk, Barang Bukti Rp436 Juta Diamankan

Selasa, 11 Maret 2025 - 23:41 WIB

Dulu Ragu, Kini Pasti! Sertifikasi Tanah Garapan Jadi Kenyataan

Rabu, 5 Maret 2025 - 04:15 WIB

Dedi Mulyadi Apresisasi Polantas Sukabumi Yang Gagalkan Percobaan Bunuh Diri

Berita Terbaru