Bandung, baranewsjabar.com- Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, kepemimpinan di Kota Bandung saat ini bukanlah tentang sosok personal, melainkan representasi dari sebuah institusi.
Hal ini disampaikannya dalam wawancara terkait arah komunikasi dan visi kepemimpinan yang ia jalankan sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
“Ketika saya dan Pak Wakil Wali Kota dilantik, maka sosok Farhan pribadi sudah tidak ada. Yang ada adalah Pak Wali, seorang pejabat publik yang mewakili institusi Pemerintah Kota Bandung,” ujar Farhan, Jumat 11 April 2025.
Menurutnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah satu kesatuan institusi yang bekerja bersama jajaran pemerintah kota mulai dari kepala dinas, camat, hingga lurah dalam membangun Bandung.
Ia menuturkan, komunikasi publik yang dijalankan lima tahun ke depan bukan bertujuan untuk mengedepankan figur personal, melainkan menunjukkan bahwa kepemimpinan bersifat kolektif dan institusional.
“Kami ingin membangun komunikasi publik yang berfokus pada pelayanan institusi, bukan pencitraan pribadi atau keluarga pejabat,” tegasnya.
Farhan juga menyinggung tantangan kepercayaan publik terhadap pemimpin yang terlalu menonjol secara personal. Kota Bandung tidak membutuhkan figur selebritas, tetapi kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan profesional.
“Bandung adalah kota kolaborasi. Tidak ada satu Wali Kota sehebat apapun yang bisa menyelesaikan semua persoalan sendirian,” ujarnya.
Ia mencontohkan penanganan kemacetan, penertiban PKL, dan pengelolaan sampah yang semuanya harus melibatkan berbagai elemen dan dinas.
Farhan juga menginginkan Bandung kembali menjadi kota yang nyaman dan aman bagi warganya maupun wisatawan.
“Orang harus datang ke Bandung karena udaranya sejuk, jalannya nyaman, makanannya bersih, dan tidak ada pungli. Kota ini harus memberikan rasa aman dan ketenangan,” ucapnya.
Dalam masa kepemimpinannya, Farhan menargetkan enam prioritas utama: perbaikan jalan, penerangan umum, pengelolaan sampah, pengurangan banjir, pembenahan transportasi publik, dan revitalisasi kawasan perdagangan strategis seperti Alun-alun, Asia Afrika, dan pasar tradisional.
“Kota Bandung harus punya sistem yang berjalan baik, bukan hanya tergantung pada siapa yang memimpin. Itulah makna kepemimpinan berbasis institusi,” tuturnya.
