Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., menjadi narasumber pada acara talkshow OPSI membahas “Pengawasan Hiburan Malam yang Wajib Tutup Selama Ramadan”, di Studio PRFM, Sabtu, 1 Maret 2025. Nicko/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG, baranewsjabar.com- Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., menjadi narasumber pada acara talkshow OPSI membahas “Pengawasan Hiburan Malam yang Wajib Tutup Selama Ramadan”, di Studio PRFM, Sabtu, 1 Maret 2025.
Pada paparannya, penutupan operasional tempat hiburan malam selama Ramadan tersebut berkaitan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2019 Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Perda tersebut mengatur agar tempat-tempat hiburan malam menutup aktivitasnya selama hari raya besar keagamaan termasuk Ramadan.
Edwin Senjaya menjelaskan, pada tahun ini Pemerintah Kota Bandung diminta dengan tegas untuk menerapkan aturan Perda tersebut.
Terlebih beberapa waktu lalu DPRD Kota Bandung telah membuat surat pernyataan sikap dengan sejumlah ormas Islam dan organisasi Kepemudaan di Kota Bandung untuk turut melakukan pengawasan aktivitas dari tempat-tempat hiburan malam sepanjang bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Oleh karena itu, pada bulan Ramadan kali ini Edwin Senjaya berharap implementasi penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dapat betul-betul dilaksanakan dengan tegas. Sehingga pelanggaran Perda itu bisa dihentikan dan sebagaimana terwujudnya visi Kota Bandung Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis (UTAMA).
“Kami juga mengapreasi langkah cepat yang dilakukan Kang Farhan selaku Wali Kota Bandung, karena tidak lama setelah surat edaran dari Disbudpar ini keluar, beliau juga mengeluarkan surat edaran Wali Kota yang intinya sama, mengingatkan para pengusaha terkait penegakan Perda. Kami merasa ini adalah bentuk komunikasi yang baik, dan mudah-mudahan bisa di pertahankan bahkan di tingkatkan di masa-masa yang akan datang,” tuturnya.
Edwin Senjaya menegaskan, pengawasan terhadap aktivitas tempat hiburan malam dan peredaran juga penjualan minuman keras ilegal adalah pekerjaan besar semua pemangku kepentingan di Kota Bandung.
“Ini adalah tugas dan pekerjaan besar kita semua, tidak hanya Pemerintah Kota Bandung atau kami di DPRD Kota Bandung saja, tapi juga mengharapkan peran serta seluruh masyarakat Kota Bandung untuk bersinergi dan berkolaborasi, terutama setidaknya mereka ikut mengawasi wilayahnya masing-masing dari potensi terjadinya pelanggaran,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edwin Senjaya pun memberikan apreasiasi yang sebesar-besarnya kepada Panglima Kodam/III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., CHRMP., yang juga telah mengeluarkan surat edaran dan instruksi langsung bagi para pengusaha dan pengguna aset dari otoritas Kodam/III Siliwangi, terkait penutupan kegiatan usaha yang berupa bar, klub malam, diskotik, pub, dan tempat biliard selama bulan Ramadan, di Jalan Gudang Selatan, terhitung mulai hari Jumat, 28 Februari sampai dengan Rabu, 2 April 2025.
Edwin Senjaya pun mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung, apabila mengetahui terjadinya penyimpangan atau pelanggaran Perda bisa langsung disampaikan ke aparatur kewilayahan atau bahkan kepada DPRD Kota Bandung agar dapat segera ditindaklanjuti.
Terlebih, DPRD Kota Bandung memiliki fungsi sebagai kontrol dan pengawasan terhadap tegaknya Perda di Kota Bandung.
“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung, mari kita mencintai Kota Bandung ini, kita jaga bersama, dan jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri kita, apalagi merugikan Kota Bandung. Saya mengajak semua untuk bersatu, bergandengan tangan untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, nyaman, kondusif, dan sejahtera. Mari kita panceg dina galur, akur jeung dulur, babarengan ngajaga lembur, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangikeun,” katanya.
