Bara News Kab. Bandung Barat, Rabu 19/02/2025
Berbagai Corak permasalahan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten yang akhir akhir ini muncul ke permukaan, mulai dari ” Jual Dedet Kalender, Whith Board, hingga banyaknya pekerjaan Sarana Prasarana baik di tingkat Jejang Pendidikan SD maupun SMP tidak selesai dan tidak dikerjakan ” Oleh pihak Pemborong.
Nampaknya Paska dilantiknya Bupati/wakil Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna dan Ali Syakieb (20/2/25), ini akan menjadi pekerjaan Awal 100 hari kerja Bupati Bandung dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi dilingkungan Pendidikan Kabupaten Bandung.
” Banyaknya permasalahan yang terjadi bisa jadi lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan, Inspektorat, Serta para APH ” yang ada di Kabupaten Bandung.
Kali ini kembali muncul dan terkuat ke permukaan Sekolah Dasar Negeri dengan dalih Hasil Musyawarah melakukan pembangunan yang dibiayai anggaran dari orang tua siswa, ini terjadi di SDN. Markidam Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, Diduga akibat gagal pahamnnya rengrengan Komite dan pihak Sekolah.
Berkaitan dengan hal tersebut Ketua Komite Sekolah SDN Markidam, Asep Sudaria, menjelaskan bahwa pembangunan diinisiasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Komite SD Markidam melakukan penggalangan dana secara sukarela dari orangtua siswa untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, Jelasnya 17 Pebruari 2025.
“Dana yang terkumpul hingga saat ini baru sekitar 18 juta rupiah, sementara kebutuhan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) mencapai lebih dari 55 juta rupiah,” ungkap Asep saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/2/2025). “Oleh karena itu, kami masih sangat membutuhkan bantuan dari para donatur atau sukarelawan untuk membantu kelancaran pembangunan pemagaran sekolah ini, ” Tambah Ketua Komite.
Asep menekankan bahwa penggalangan dana dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan yang berlaku. Pemagaran bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Komite Sekolah, sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, Komite menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel, Tegasnya.
Dengan selesainya pemagaran, diharapkan proses belajar mengajar di SD Markidam akan lebih lancar dan efektif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.
” Langkah kongkrit Jajaran Komite SDN Markidam ini patut ditiru oleh Komite Komite Sekolah baik Jenjang Pendidikan Tingat SD maupun Tingkat SMP, “.
Pasalnya baik pihak Dinas Pendidikan maupun pihak Inspektorat Serta APH yang ada di kabupaten Bandung, nampaknya tidak mempermasalahkan Pungutan terhadap Orangtua siswa, meski peruntukannya untuk pembangunan Sarana/Prasaran disekolah . (Iwan)
Red( team )
