KABUPATEN BANDUNG | Pemkab Bandung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2026 di Grand Sun Shine Soreang, Senin (4/2/2025).
Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam arahannya berpesan dalam penyusunan RKPD 2026 harus selaras dengan RPJPN 2025-2030 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 yang akan disusun.
“Kalau kita lihat, dua tahun ke depan kita fokus untuk menyelesaikan jalan. Kami pemerintah daerah siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, yang tentunya insyaallah dalam RKPD yang akan kita susun nanti ke depan harus sinergi dengan program-program pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi,” ungkap Bupati Bandung.
Seperti kebijakan Gubernur Jabar terpilih di mana untuk pajak kendaraan bermotor yang diberikan lagi kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, seluruhnya harus digunakan untuk menyelesaikan jalan di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
“Maka, tidak ada kata lain dalam forum diskusi yang menarik pada hari ini, saya minta kepada Bapperida sebagai tim penyusun RKPD tahun 2026, khusus program-program strategis di antaranya perbaikan jalan. Infrastruktur ini tidak bisa diganggu gugat, bahkan setiap tahunnya harus lebih meningkat,” tandas bupati.
Hal ini pun sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan awal (ranwal) RKPD 2026, yang memuat isu strategis sesuai RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.
Di antaranya adalah SDM yang berakhlak dan berkualitas, infrastruktur dasar yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang transformatif, pengembangan kewilayahan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, riset dan inovasi yang berkualitas serta perekonomian yang inklusif berdaya saing dan berkelanjutan.
Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini menyatakan, pemerintah daerah berkomitmen dengan misi yang ketiga yaitu mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat, yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.
“Dengan kata lain, kami membuka ruang partisipasi pembangunan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik ini,” kata Kang DS.
Forum ini pun diharapkan dapat dijadikan sebagai ruang untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap tujuan sasaran dan program pembangunan daerah, yang nantinya dijadikan sebagai bahan masukan penyempurnaan Ranwal RKPD 2026.
Bupati Kang DS menyatakan, pembangunan yang telah dilaksanakan berdasar RPJMD 2021-2026 atau kurang lebih sekitar 3,5 tahun telah menghasilkan beberapa kemajuan. Di antaranya adalah pencapaian indikator makro pembangunan dari segi ekonomi maupun sosial.
“Hal ini ditandai dengan diraihnya sebanyak 430 penghargaan terhadap kinerja Pemkab Bandung sampai akhir tahun 2024,” ujar Kang DS.
Namun menurutnya keberhasilan tesebut jangan membuat kita terlena karena dalam beberapa hal masih menyisakan persoalan-persoalan yang aktual.
“Di antaranya kemiskinan, pelayanan publik, infrastruktur wilayah, penanganan bencana dan kerusakan alam, serta pendidikan dan kesehatan. Termasuk untuk ketahanan pangan, dalam rangka mensukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Bupati Bedas.
Kepala Bapperida Kabupaten Bandung, Marlan menambahkan, penyusunan RKPD 2026 ini adalah masa transisi antara RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029, yang saat ini sedang disusun. Dengan pedoman pada RPJPD 2025-2045, yang senantiasa akan mengakomodir dan mengharmonisasi dengan visi misi Bupati Bandung terpilih.
Visi Bupati Bandung terpilih adalah terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih bedas, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.
“Dengan 5 misi Bupati Bandung, yang nantinya dijabarkan melalui 57 rencana aksi yang akan diharmonimasi dan dielaborasi dalam penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029, serta RKPD 2026 yang saat ini sedang disusun,” kata Marlan.(*)
